Artikel

28 Jun 2012

Jadwal Kampanye Cagub dan Cawagub DKI Hari Keenam

JPPR, Jakarta-Memasuki hari keenam kampanye, para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus memaksimalkan waktu kampanye yang diagendakan KPU DKI Jakarta. Nachrowi Ramli yang sekaligus mewakili Fauzi Bowo akan berkampanye di wilayah Jakarta Pusat. Sedangkan Jokowi dan Ahok menyapa Jakarta Selatan. Sementara Hidayat dan Didik akan berkampanye di wilayah Jakarta Timur.

Berikut titik lokasi kampanye para cagub dan cawagub DKI yang dihimpun detikcom dari Humas KPU DKI dan tim sukses:

1. Fauzi Bowo & Nachrowi Ramli
Pasangan nomor urut 1 ini diagendakan berkampanye di wilayah Jakarta
Pusat. Namun hari ini hanya Cagub Nachrowi Ramli yang akan
berkampanye, sementara Fauzi Bowo masih bertugas sebagai Gubernur DKI.
Berikut detail kegiatan Nara:

a. Di Kemayoran pukul 10.30 WIB - 11.30 WIB, Jl Kampung Bugis No 17 RT 004 RW 003 Cempaka Baru
b. Di Johar Baru pukul 14.00 WIB - 15.30 WIB, Jl Kawi kawi Atas No 12 RT 004 RW 003 Johar Baru
2. Hendardji Soepandji & A. Riza Patria
Cagub dan Cawagub nomor urut 2 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta
Barat. Kampanye hari ini akan lebih banyak dialog dengan warga dan
mengadakan pengobatan gratis. Berikut detail kegiatannya:

Pukul 09:00-16:00 WIB:
a. Kel. Sukabumi Selatan, Jl KPBD, Kec Kebon Jeruk, Jakbar
b. Kel. Duri Kepa Jl Mangga, Asia Baru RT 10/04 Kec Kebon Jeruk, Jakbar
c. Kel. Taman Sari Jl Masjid Kebon Jeruk RT 01/07, Kec. Taman Sari, Jakbar
d. Kel. Krukut Jl Thalib 2 Pos RW 05, Jakbar
e. Kel. Keagungan Jl Kesejahteraan No5 RT 08/07 Kec. Taman Sari, Jakbar
f. Kel. Tangki Jl Kali Beton Tangkilio Timur RT 01/05 Kec Taman Sari, Jakbar
g. Kel. Tegal Alur Lapangan Tanah Merah RT 06/08 Kec. Kalideres, Jakbar
h. Kel. Pegadungan Jl Tebaci RT 09/011 Kec Kalideres, Jakbar
i. Kel. Semanan Jl Kampung Pangkalan RT 02/06 Kec Kalideres, Jakbar
j. Kel. Kamal Mesjid Al Falah RT 05/01, Kec. Kalideres, Jakbar
k. Kel. Kalideres Lapangan Sepak Bola Pasar Citra Exts Kp Bulak Teko
RT 06/08, Kec. Kalideres, Jakbar

3. Joko Widodo dan Basuki Purnama
Cagub dan Cawagub nomor urut 3 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta
Selatan. Berikut detail kegiatannya:

Joko Widodo:
a. Pukul 08.00: Hotel Maharani, Jl Kapten Tendean, Jaksel
b. Pukul 08:45 WIB: Pejaten Timur. Jl Swadaya 1 RT 03 / RW 09. Pasar Minggu, Jaksel
c. Pukul 09:30: Jl Kemenyan Kahfi 1 RT 07 / RW 03. Ciganjur, Jaksel.
d. Pukul 10:30 WIB: Kampung Sawah RT 14 /RW 07 Lap bulutangkis. Gandaria Selatan.
e. Pukul 11:30 WIB: Mesjid Jami Ni Matul Itihad, Jl Raya Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jaksel
f. Pukul 13:00: Jl SD 3 RT 03 / RW 08, Kelurahan Pndk Pinang, samping
gedung Fedex, Jaksel
g. Pukul 15:30 WIB: Jl Kemajuan RT 06 / RW 05, Kelurahan Petukangan
Selatan depan kampus Bhakti Api.

Basuki T Purnama:
a. Pukul 08:00 WIB: Jl Pengadengan Barat 13 RT 08 / RW 04, Perdatam,
Kelurahan Pengadegan, Jaksel
b. Pukul 09:00: Jl Bangka Raya gg Amal RT 11 / RW 11. Kel Pela Mampang.
c. Pukul 10:00 WIB: Masjid Albaynah, Kel Setiabudi. Jl Setiabudi depan
kantor Femina, Jaksel.
d. Pukul 11:00 WIB: Jl Tebet Timur Raya RT 09 / RW 10. Lap Bulutangkis,
Kel Tebet, Jaksel

4. Hidayat Nur Wahid & Didik Rachbini
Cagub dan Cawagub nomor urut 4 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta
Timur. Berikut detail kegiatannya:

a. Pukul 08.00 WIB: PIK Kec. Penggilingan, Cakung, Jaktim
b. Pukul 09.00 WIB: Pasar Obor Cijantung Kec Pasar Rebo, Jaktim
c. Pukul 09.30 WIB. Teriminal Bus Pulogadung, Jaktim
d. Pukul 10.00 WIB: Pasar Inpres Kramatjati Jl raya Bogor, Kramatjati Jaktim
e. Pukul 10.30 WIB: Pasar Pulogadung Kec Pulogadung, Jaktim
f. Pukul 11.00 WIB: Perkampungan Madura, Jl Taruna Kec Pulogadung, Jaktim
g. Pukul 13.00 WIB: GOR Otista, Jl Otista Raya Kec Jatinegara Jaktim

5. Faisal Basri & Biem Benjamin
Cagub dan cawagub nomor urut 5 ini akan berkampanye di wilayah
Kepulauan Seribu. Berikut detail kegiatannya:

Pukul 08.00 WIB: Pulau Kelapa, kampanye dialog interaktif dan
kunjungan ke pos komunikasi Faisal Biem di rumah Husen Samsudin, RT
004/01 Kel. Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,

6. Alex Noerdin & Nono Sampono
Cagub dan Cawagub nomor urut 6 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta
Utara. Berikut detail kegiatannya:

a. Pukul 09.00 WIB: Kunjungan ke Komunitas Luar Batang Karang Kebo Jl
Luar Batang 1 No 1 RT 05/03 Kec. Penjaringan, Jakut.

b. Pukul 13.00 WIB: Kunjungan ke kantor pelelangan ikan RT 11/06 Jl
Cilincing, Jakut.

c. Pukul 15.00-17.00 WIB:
- Komunitas H Abdul Hasyim Jl Sukapura (Gg Pancong) Cilincing, Jakut
- Forum Masyarakat Tanah Merah Bersatu Plumpang Koja, Jakut
- Kampung Noesa Jl Jati II RT 05/05 Sungai Bambu, Jakut


(trq/trq)


Sumber: Detik
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

27 Jun 2012

Transparansi Penggunaan APBD DKI Kabur

JPPR, Jakarta-AKTIVIS yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012, kemarin menyampaikan sikapnya. Para aktivis tersebut berasal dari dari elemen LEAD Institute Universitas Paramadina, Indonesia Budged Center (IBC), Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), PBHI Jakarta dan KIPP Jakarta. 

Mereka menyerukan lima sikap sebagai bentuk keprihatinan. “Kami menuntut transparansi penyelenggaraan pemilukada. Menjelang pemilukada, transparansi penggunaan APBD cenderung kabur dan tertutup, terutama terkait informasi dan dokumen anggaran, termasuk dana kampanye dan DPT,” terang Ketua KIPP DKI Jakarta Wahyu Dinata, Senin (25/6).

Selain itu, badan publik penyelenggara pemilukada juga cenderung tidak siap. Karena belum tersedianya PPID dan kategori informasi yang bisa diakses setiap saat. Ataupun berkala untuk setiap tahapan pemilukada. “Untuk itu, kami mengajak segenap lapisan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana APBD dan transparansi penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta 2012. Agar dapat mendorong proses Pemilukada DKI Jakarta yang transparan dan berintegritas,” bebernya.

Kemungkinan terjadinya politisasi APBD Pemilukada oleh incumbent dan kandidat lainnya perlu diawasi secara ketat. Politisasi anggaran sering dilakukan dengan memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD yaitu Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS). Belanja hibah 2012 dialokasikan sebesar Rp 1,37 triliun atau naik 8 kali lipat dibanding alokasi tahun 2007 sebesar Rp 177 miliar. “Meski dalam 5 tahun terus-terusan cenderung meningkat, tetapi kenaikan hingga 215 persen dua tahun menjelang pilkada menimbulkan pertanyaan besar, apakah untuk kepentingan ormas atau terkait dengan upaya pemenangan bagi calon tertentu dalam pemilukada,” ungkap Wahyu.

Pihaknya juga meminta Panwaslu DKI Jakarta bersikap tegas. Tidak memihak, dan bekerja maksimal dalam pengawasannya. “Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti temuan selebaran yang mengadu domba, memberi sanksi tim kampanye yang melanggar aturan dan meresahkan masyarakat, mengotori fasilitas publik, dan mencuri start jadwal kampanye,” bebernya. 

Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012 juga mendesak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta, untuk bersikap netral. Serta segera melakukan pembersihan terhadap alat peraga “narsis” para calon yang sudah mengganggu tata keindahan kota. 

Adapun yang keempat, mereka memperingatkan setiap pihak agar bertindak secara fair, menghindari black campaign. Dan melakukan tindakan yang mendukung terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012 secara jujur, adil, demokratis, dan damai, bukan hal yang sebaliknya. “Kami mengajak segenap masyarakat untuk menolak segala aktivitas yang berbau politik uang dan segera melaporkannya kepada pengawas pemilu jika menemukan hal tersebut di lingkungannya masing-masing. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya,” pungkas Wahyu. (dai)

Sumber: JPPN, 26 Juni 2012

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Stop Politik Uang; Jangan Ambil Uangnya dan Jangan Pilih Orangnya.

Perputaran uang yang besar di DKI Jakarta selama Pemilukada berpotensi terjadi praktek politik uang. Untuk menghentikan praktik politik uang agar tidak semakin merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan bermasyarakat yang sehat, maka slogan Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya perlu diganti. Sebab slogan itu sudah usang.
“Kami kampanyekan slogan ini perlu diganti dengan Kampanye Stop Politik Uang; Jangan Ambil Uangnya dan Jangan Pilih Orangnya,” sebut Titi Anggraini Direktur Perhimpunan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) kepada Beritasatu.com, Minggu (24/6).
Titi menjelaskan, deklarasi yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Indonesian Corruption Watch (ICW), Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Perludem dan Komite Independen Pemantau Pemilu di Jakarta, Minggu (24/6) menyatakan politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan sangsi yang cukup tegas terkait Politik Uang.
“Menurut Pasal 82, pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada,” ingat pengiat demokrasi ini serius.
Dia menambahkan, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi untuk mengkampanyekan Stop Politik Uang; Jangan Ambil Uangnya dan Jangan Pilih Orangnya. Mereka meminta warga melaporkan setiap peristiwa yang diduga politik uang kepada Panwaslu DKI Jakarta selama Pemilukada
“Kita sepakat pemilu atau pemilukada merupakan instrumen untuk mencapai demokrasi di Indonesia. Demokrasi prosedural ini membutuhkan pemilih cerdas untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat,” kata Titi panjang lebar.


Sumber: Berita satu dot com

Saatnya Kritis Menilai Cagub, Stop Politik Uang Dideklarasikan Bersama

JPPR-Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta yang jatuh pada Rabu, 11 Juli 2012, tinggal beberapa hari lagi. Minggu (24/6) tahapan kampanye pun dimulai. Kini saatnya bagi 6,2 juta pemilih di Jakarta untuk menilai secara kritis enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Program yang disampaikan para kandidat, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra, hendaknya dinilai secara cermat. Sebaliknya, pasangan calon juga harus aktif menyampaikan program konkret dan terukur agar pemilih tertarik menggunakan hak pilihnya.
”Dasarnya pada program, bukan pada janji yang tidak jelas. Karena itu, masyarakat Jakarta harus memanfaatkan masa kampanye untuk mendalami apa saja yang ditawarkan para calon untuk Jakarta,” tutur Saldi.
Ia berharap, Jakarta bisa menjadi barometer pemilihan umum secara nasional karena memiliki kelas menengah yang cukup besar sehingga bisa menjadi pemilih cerdas. Dia juga percaya, kelas menengah di Jakarta memiliki kapabilitas untuk ”membongkar” program yang ditawarkan, termasuk apakah para calon sekadar berbohong atau tidak.

Dia mencontohkan, bisa saja ada calon yang mengatakan jika terpilih akan menggratiskan biaya pendidikan. Padahal, oleh pemerintah pusat biaya pendidikan dasar memang sudah digratiskan. Untuk itu, kelompok atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang sosial dan pendidikan bisa berpartisipasi mendorong diskusi-diskusi kritis.

Jangan apatis
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya Ramlan Surbakti juga berharap, masyarakat Jakarta tidak apatis dalam pilkada. Sebab, peran gubernur dan wakil gubernur sangat strategis, yaitu bersama DPRD membuat peraturan daerah serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, mereka yang terpilih akan mengatur beban apa yang harus ditanggung warga Jakarta dan apa saja yang bisa dinikmati warga Jakarta.
”Masyarakat itu apatis karena mereka menilai, apa hubungannya pilkada dengan mereka atau apa pengaruhnya terhadap mereka,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan, pasangan calon juga memiliki tugas menyampaikan program yang konkret dan terukur agar bisa dipahami masyarakat. Dengan demikian, mereka kemudian tertarik berpartisipasi.
”Kalau masyarakat apatis dan tidak tertarik, akhirnya orang yang punya pengaruh dan punya akses pada proses politik yang bisa menikmati,” ujarnya.
Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, prihatin dengan sikap kritis masyarakat Jakarta yang mulai dikalahkan oleh persepsi sulit percaya pada janji-janji politisi. Hal ini terjadi karena mereka sudah merasa lama dikecewakan.
Kekecewaan pemilih bermuara pada sikap sinis-apatis karena prestasi partai politik yang buruk. Sikap ini berbahaya karena berpotensi menjadi pembangkangan sosial.
Pesimisme dan perasaan kecewa yang melahirkan sikap apatis merupakan akumulasi dari menumpuknya masalah nasional atau lokal. Jakarta, misalnya, kini menjadi gula bagi kekuatan asing dan pendatang dari dalam negeri. Fenomena ini pula yang menyebabkan beban polisi semakin berat. Mereka menerima getah dari pembangunan yang salah.
”Memang ada yang kritis-aktif terhadap proses politik menjelang pilkada, tetapi kelompok ini jumlahnya relatif kecil. Sikap kritis baru sebatas pada mereka yang mempunyai hubungan struktural atau emosional dengan calon,” kata Komaruddin.

Masa depan Jakarta
Mulai tumpulnya sikap masyarakat seharusnya jadi perhatian serius. Para calon kepala daerah, partai politik, dan pemerintah berkewajiban menumbuhkan sikap kritis itu. Caranya, kata Komaruddin, melakukan pendidikan politik kepada warga Jakarta bahwa pilkada sangat penting artinya bagi masa depan Jakarta, bahkan Indonesia.
Gejala pesimisme pemilih juga tergambar dari hasil survei Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia pada 24 Mei-4 Juni terhadap 594 responden. Sesuai survei itu, 65 persen responden mengaku tidak mengetahui jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebanyak 64 persen responden belum tahu nama-nama pasangan calon. Begitu juga dengan jadwal pilkada, sebanyak 57,9 persen responden mengaku belum mengetahui secara persis.
Sikap kritis dan pengetahuan pemilih menjadi pertanyaan karena survei dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengumumkan enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur pada 11 Mei.

Stop politik uang
Dalam deklarasi bersama Stop Politik Uang di Bundaran HI, Minggu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gubernur DKI Jakarta dan empat LSM mengajak masyarakat menolak politik uang dalam kampanye pilkada. Masyarakat diajak untuk tidak lagi menggunakan slogan ”Ambil Uangnya”, tetapi menggantinya dengan ”Jangan Ambil Uangnya dan Jangan Pilih Orangnya”.
Empat LSM yang ikut mendukung deklarasi itu adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Ketua Panwaslu Gubernur DKI Ramdansyah mengatakan, Panwaslu tidak bisa bergerak sendiri. Panwaslu harus didukung oleh sejumlah lembaga masyarakat karena Jakarta memiliki potensi politik uang yang besar dibandingkan dengan daerah lain. Sementara sebagai pengawas pemilu, pihaknya masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau data terkait politik uang.
Dalam pengawasan politik uang ini, pihaknya juga telah meminta KPU DKI Jakarta untuk segera menyerahkan data dana kampanye dari setiap pasangan calon gubernur. Data tersebut akan sangat berguna untuk melacak riil jumlah belanja kampanye setiap calon. Jika ditemukan belanja kampanye lebih besar dibandingkan dengan dana kampanye yang dilaporkan, itu bisa menjadi indikasi terjadinya politik uang.
Panwaslu akan memulai pengawasan dengan mendata semua iklan tiap-tiap calon gubernur di lembaga pemberitaan. Semua atribut kampanye juga akan didata agar diketahui jumlah riil belanja kampanye setiap calon.

Sumber: Harian Kompas, Senin, 25 Juni 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

26 Jun 2012

Agenda JPPR-Pemantauan Akses di Pemilukada DKI Jakarta



Salam hormat,
Bapak ibu jaringan JPPR Jakarta. Program JPPR dalam AGENDA akan melakukan pemantauan akses bagi  penyandang disabilitas di hari H Pemilukada DKI Jakarta, 11 Juli 2012.
Pemantauan ini akan melibatkan 25 relawan pemantau yang tersebar di 5 wilayah Jakarta dengan masing-masing 5 relawan (Kecuali Pulau Seribu).
Sebelumnya, JPPR akan mengadakan pelatihan pemantauan akses yang akan dilaksanakan 7-8 Juli 2012. Apabila berkenan dan berminat, silahkan informasikan ke jaringan lembaga bapak/ibu dalam pemantauan akses ini.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Masykurudin Hafidz di nomor 081806629669 dan saudara Nanto di nomor 081329668771.
Terimakasih, Wasalam.

House moves to set up ethics council for election bodies

JPPR, Jakarta-Lawmakers and officials are moving to establish a legally required ethics council to oversee the work of the General Elections Commission (KPU) and the Elections Monitoring Body (Bawaslu).

The plan was discussed at a meeting at the House of Representatives (DPR) on Monday that was attended by lawmakers, Home Minister Gamawan Fauzi and members of the KPU and Bawaslu.

“This ethics council will become a permanent body for five years and its secretariat will be attached to the Bawaslu office,” lawmaker Agun Gunanjar Sudarsa, a member of House Commission II overseeing bureaucracy and regional autonomy, said.

The lawmakers also agreed at the meeting that the House, the Home Ministry, the KPU and Bawaslu should proceed with nominating candidates for the Election Commissions Ethics Council (DKPP).

Under the 2011 Elections Law, the DKPP must be established with seven members: three to be proposed by the House, two to be proposed by the central government and one from both the KPU and Bawaslu.

The law also stipulates that the DKPP must be established no later than two months after the establishment of the election commission, which was done on April 12.

Observers have said that establishing an ethics council was essential to oversee the nation’s election commissions and prevent any ethics violations.

Based on the nation’s experience in 2009, most election disputes, fraud allegations and conflicts — some of which remain unsettled until today — could be attributed to the poor performance of election oversight commissions.

Agun said that an ideal candidate for consideration for the ethics council would be an academic or a public figure who has adequate capability, a knowledge of ethics in electoral administration and could organize fair elections.

“Its basic requirement would not be far different from that for selecting election commission members,” Agun, a Golkar legislator, said.

Agun added that the lawmakers would summon several experts on Wednesday to give their input, as lawmakers were authorized to determine three candidates for the ethics council.

Lawmakers would also seek input from former Constitutional Court chief justice Jimly Asshiddiqie and from Paramadina University rector Anies Baswedan to develop the selection criteria for DKPP members, he added.

Jimly and Anies were on the selection committee that developed a short list of candidates for the election commission that was given to the House for “fit-and-proper” testing.

Another Commission II lawmaker, Abdul Hakam Naja, said that the House had enough time to establish the DKPP before the end of the month.

“We aim to complete deliberations on this issue by May 30 and will bring the results to a House plenary session.”

Meanwhile, Gamawan said the government had not received the names of any potential nominees for the ethics council. 

According to the minister, the government would discuss the issue and soon submit a list of its candidates for the council to the House for consideration.

“We still have a lot of time. The deadline is on June 12. Currently, we still have several names in consideration. At least they have experience and fully understand elections,” he told reporters.

Separately, People’s Voters Education Network (JPRR) national coordinator Yusfitriadi told The Jakarta Post that the ethics council would play crucial role in the 2014 general election.

“We need proper standards and a an organization to tackle ethics matter, because they often have multiple interpretations,” he said. 

“Meanwhile, the most important criteria for election commission members are integrity, independence, and then competence.”

Yusfitriadi said that the ethics council convened for the last general election in 2009 did not function properly, causing many elections problems.

He said he hoped the new ethics council with new commissioners would be able to oversee the performance of the KPU and Bawaslu to ensure a fair and just election.

— JP/Rabby Pramudatama

Source: The Jakarta Post
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

25 Jun 2012

KPUD Loyo, Sosialisasi Pemilu Kada DKI tidak Maksimal

JPPR, JAKARTA- Hanya dua minggu menjelang pemilihan umum (pilgub) DKI Jakarta, ternyata sosialisasi waktu pemilihan gubernur 11 Juli mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI belum mengakar. 

Sebab, berdasarkan survei dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), masih terdapat 31,62 persen warga DKI yang belum mengetahui waktu pemilu DKI Jakarta. 

Survei JPPR tersebut berlangsung pada 22 Mei hingga hingga 13 Juni. Survei dilakukan di seluruh kota madya se-DKI Jakarta dengan total responden 1058 orang. 

Koordinator Nasional JPPR Yusfitriadi mengatakan, sosialisasi KPU DKI terkait waktu kampanye belum mengakar. 

Hal tersebut nampak dari hasil survei yakni dari 2058 orang yang dimintai pendapat, terdapat 716 (68%) responden yang menjawab tahu pelaksanaan waktu pemilihan dan 342 (32%) responden menjawab tidak tahu. 

"Karena memang sosialisasi KPU DKI tidak masif. Kinerja KPU DKI masih sangat lemah," ujar Yusfitriadi dalam diskusi dengan tema Mewujudkan Pilkada DKI 2012 Yang Transparan dan Berintegritas di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (25/6). 

Ironisnya lagi, ternyata hasil survei mengungkapkan, masih terdapat 3,62% warga DKI yang sama sekali belum tahu akan diselenggarakannya pemilu kada di DKI. 

"Kelemahan dari penyelenggara pemilu sehingga warga tidak tahu seperti ini," tegasnya. (*/OL-8)


Sumber: Media Indonesia, 26 Juni 2012

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Ini Tata Cara Pencoblosan Pilkada DKI 2012

JPPR-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi mekanisme pencoblosan surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 11 Juli mendatang.

Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, mengatakan, ada tujuh karakteristik dalam surat suara Pemilukada DKI 2012 yang sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh anggota KPU.

"Hologram dalam surat suara hanya salah satu karakteristiknya saja. Masih ada enam karakteristik lainnya, sifatnya rahasia, untuk menghindari pemalsuan surat suara," kata Dahliah Umar dalam jumpa pers di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2012.

Dahliah menerangkan, surat suara yang dicetak KPU DKI sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada 2 Juni lalu yakni sejumlah 6.983.692. 

"Jumlah surat suara plus 2,5 persen dari jumlah DPT sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Ketua Kelompok Kerja bidang Sosialisasi KPU DKI Jakarta, Sumarno, menjelaskan tata cara pencoblosan surat suara yang sah yakni antara lain dengan mencoblos pada kotak atau kolom pasangan calon, foto pasangan calon, kolom nomor calon, atau kolom nama calon.

"Bisa juga dicoblos lebih dari satu kali tapi dalam kolom calon yang sama dan hanya boleh menggunakan alat coblos yang sah berupa paku yang disediakan oleh panitia pemungutan suara di masing-masing bilik," katanya.

Sementara pencoblosan yang dianggap tidak sah apabila pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada kolom calon yang berbeda. Atau, mencoblos satu kali, namun diberi tanda khusus seperti tulisan.

"Pemilih juga tak boleh mencoblos surat suara di luar kotak atau kolom, dan mencoblos menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh KPU misalnya dengan rokok," katanya.

Menurut Sumarno, pada 1 Juli mendatang seluruh surat suara sudah berada di KPU DKI untuk selanjutnya didistribusikan ke enam wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Proses distribusi sendiri akan didampingi pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

"Maksimal dua hari sebelum pemungutan suara, logistik sudah sampai ke tempat pemungutan suara. Bilik kotak dan sebagainya sebagian sudah didistribusikan dari sekarang. Formulir dikirim bersamaan dengan surat suara," ujarnya.

Sedangkan, lanjutnya, kartu pemilih dan form C6 atau undangan pemilih, akan dibagikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

"Teknis kartu dan surat undangan belum diterima pemilih, yang bersangkutan tetap bisa memilih asalkan terdaftar dan membawa identitas," tuturnya. (eh)

Sumber: Viva News
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)

Deklarasi Kampanye Antipolitik Uang

JPPR, Jakarta- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta bersama Indonesia Corruption Wacth (ICW), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Minggu (24/6) pagi mendeklarasikan kampanye Antipolitik Uang di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kemarin kan di Senayan sudah ada perjanjian damai. Nah kali ini ada yang sangat krusial, terkait dengan politik uang, itu kan ancamannya diskualifikasi. Nah, diskualifikasi ini tentunya ingin kita sosialisasikan, baik kepada pasangan calon maupun masyarakat," ujar Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah di Bundaran HI.

Menurut Ramdansyah, selama ini politik uang kerap diberikan calon kepada masyarakat. Selain itu juga muncul slogan bahwa jangan memilih calon dan ambil uangnya. Maka itu slogan tersebut diubah menjadi "Stop Politik Uang: Jangan Ambil Uangnya, dan Jangan Pilih Orangnya".

"Nah, dengan kampanye ini kita harap politik uang tidak jadi budaya di masyarakat. Maka itu, kami bersama Perludem, ICW, JPPR dan KIPP mengajak masyarakat melakukan slogan ini, agar proses demokrasi berjalan baik. Melalui Pilkada DKI ini menjadi momentum awal untuk mengkampanyekan slogan ini," jelasnya.

Ramdansyah mengatakan, putaran uang di Jakarta sangat cepat, waktu itu di waktu 14 hari masa kampanye Pilkada DKI, pihaknya yakin ada kemungkinan terjadi politik uang.

"Sejauh ini ada kemungkinan politik uang pada netralitas, di pegawai negeri itu sudah ada tiga laporan. Terus kita sudah lakukan kampanye ini di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu," imbuhnya.

Politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan sanksi tegas. Seperti termaktub dalam Pasal 82 UU tersebut, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dapat dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilukada.

Keberadaan Pasal 82 ini ternyata masih belum disadari masyarakat dan peserta Pemilu atau Pemilukada di sejumlah daerah. Praktik politik uang ini masih berlangsung di sejumlah daerah.(ALI/ANS)

Sumber: Liputan enam dotcom

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Kampanye Cagub-Cawagub di Televisi Tidak Maksimal


JPPR, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, acara kampanye cagub-cawagub DKI Jakarta di televisi, tidak maksimal menyampaikan visi dan misi ke publik.

"Alokasi waktu debat yang terbatas, sangat terasa menyebabkan jawaban pasangan calon tidak tuntas," ujar Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz dalam siaran pers, Senin (25/6/2012).

Masykurudin menjelaskan, karena terbatasnya waktu, pembahasan yang mestinya memuaskan bagi pemilih ternyata tidak tercapai.

"Debat ini tidak hanya seremoni , tapi menjadi momen penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya," kata Masykurudin.

Adanya iklan saat jeda dan diisi oleh iklan kampanye yang hanya diisi sebagian pasangan calon dan berlangsung berulang-ulang, menjadikan debat ini bias dan kabur bagi pemilih.

"Mestinya tidak ada iklan apapun, termasuk iklan komersil, karena justru akan mengganggu preferensi bagi pemilih dalam mempertimbangkan visi-misi pasangan calon saat mencoblos nanti," tutur Masykurudin.

Menurut Masykurudin, kelemahan debat ini bisa diatasi oleh KPU DKI, dengan membagikan sebanyak-banyaknya visi-misi di masa kampanye dua minggu mendatang.

"Sayangnya, hingga kini KPUD belum mencetaknya, sehingga pemilih minim sekali mendapatkan informasi yang benar dan berimbang," papar Masykurudin. (*)


Sumber: Tribunnews dot Com
Repos: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Warga: Berharap Janji Cagub-Cawagub Tak Sekedar Janji

JPPR, JAKARTA— Kampanye terbuka mulai dilakukan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin (25/6/2012) ini. Siap-siap saja warga Ibu Kota dibuai dengan janji-janji melalui program penanggulangan masalah Jakarta, seperti kemacetan, banjir, pendidikan, dan kesehatan, oleh para kandidat.
Empat persoalan pokok Jakarta itu pun menjadi program unggulan hampir semua kandidat yang ada. Beberapa warga mengaku ingatannya kembali terbang ke pilkada tahun 2007. Pada tahun itu, dua pasang kandidat yang ada juga mengutarakan janji yang sama.
"Saya ingat tahun 2007 mereka (cagub-cawagub) juga kemari. Sama persis, bilangnya pendidikan gratis dan pengobatan gratis. Hafal saya mah," ucap Ratna, Senin (25/6/2012) siang, di sela-sela kampanye Alex Noerdin-Nono Sampono di Jatinegara Barat, Jakarta Timur.
Pada pilkada tahun 2007 lalu hanya ada dua pasang kandidat, yakni Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Fauzi Bowo dan Prijanto akhirnya memenangi pilkada itu.
Perempuan setengah baya ini mengaku beban hidupnya di Jakarta kian bertambah. Dengan anak 8 orang, bukan perkara mudah bagi keluarga Ratna menjalani hari demi hari. "Sekarang saya punya tiga anak lagi yang masih sekolah. Satunya kelas I SD, I SMP, dan I SMK," katanya.
Uang pangkal yang mencapai Rp 2 juta, diakui Ratna, sangat berat mengingat dirinya hanya pedagang kecil, sementara sang suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan. "Belum lagi uang SPP-nya Rp 200.000. Saya cuma rasain si kecil aja yang gratis di SD. Yang lainnya tetap bayar. Katanya gratis semua sampai tamat SMA, tapi kenyataannya enggak," aku Ratna.
Hal yang sama juga sempat diutarakan Carita, warga Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu saat berbincang dengan wartawan. "Dulu mereka datang ke sini. Janjinya sama, pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, boro-boro realisasiin janji, ke sini aja enggak pernah lagi. Datang cuma pas kampanye," keluh Carita.
Wilayah Kampung Nelayan di Cilincing terbilang kawasan kumuh dengan sampah menggunung dan menimbulkan bau tidak sedap. Beberapa rumah di perkampungan itu juga tidak memiliki MCK sendiri. Warga harus mengantre untuk menggunakan MCK yang jumlahnya terbatas.
Meski sama-sama dikecewakan oleh janji-janji para kandidat, baik Ratna maupun Carita tetap memiliki secercah harapan. "Saya mau tahu dan lihat yang baru. Harapan sih ada, tapi jangan sampai lupa sama janjinya," aku Ratna.
Carita juga mengatakan, dirinya tetap akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 11 Juli mendatang. "Setidaknya kita mencoba berubah. Kalau enggak peduli, kapan berubahnya. Semoga saja mereka ingat janji-janjinya," ujar Carita.

Sumber: Kompas dot com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Lokasi Kampanye Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Hari Ini

JPPR, Jakarta-Memasuki hari ketiga kampanye peserta Pilkada DKI Jakarta, Selasa (26/6), para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI terus memaksimalkan waktu kampanye yang diagendakan KPU DKI Jakarta.

Berikut titik lokasi kampanye para cagub dan cawagub DKI yang dihimpun detikcom dari KPU DKI dan tim sukses:

1. Fauzi Bowo & Nachrowi Ramli

Pasangan nomor urut 1 ini diagendakan berkampanye di wilayah Jakarta Timur. Namun hari ini hanya Cagub Nachrowi Ramli yang akan berkampanye, sementara Fauzi Bowo masih bertugas sebagai Gubernur DKI. Berikut detail kegiatan Nara:

Pukul 08.00 WIB: Jalan H. Mo'ong No. 2, RT 005/02, Kelurahan Baru, Kec. Pasar Rebo.
Pukul 10.00 WIB: Jalan Kelapa Dua Wetan I D/8 RT 003/05 Kelapa Dua Wetan Ciracas.
Pukul 13.00 WIB: Jalan Manunggal XVII/87, RT 04/04, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung.
Pukul 15.00 WIB: Jalan SMA 48, RT 014/02, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar.
Pukul 19.00 WIB: Jalan Dukuh V/5, RT 05/02, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati.

2. Hendardji Soepandji & A. Riza Patria

Cagub dan Cawagub nomor urut 2 ini akan berkampanye di wilayah Kepulauan Seribu. Detail titik lokasi dan waktu kampanye belum diketahui.

3. Joko Widodo dan Basuki Purnama

Cagub dan Cawagub nomor urut 3 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta Utara. Berikut detail kegiatannya:

Joko Widodo:

Mulai kampanye dari pukul 08.00 WIB, Jokowi akan berkunjung ke beberapa pasar, (1) Pasar Topekong, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing. (2). Pasar Makmur, Kel. Marunda, Kec. Cilincing. (3). Pasar Inpres, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing. (4). Pasar Sukapura, Kel. Sukapura, Kec. Sukapura. (5). Pasar Jongkok, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing. (6). Pasar Impres, Jalan H. Oyar, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading.

Basuki T Purnama:

Memulai kampanye pukul 08.00 WIB, Ahok akan berkunjung ke beberapa lokasi. (1). Pasar Waru, Kel. Lagoa Dua, Kec. Koja. (2). Ke Jalan Deli Rel KA Koja, Kec. Koja. (3). Pasar Lontar, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja. (4) kunjungan ke warga di Jalan STM Walang, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja. (5) Pasar Taman Rawa Binangun, Jalan Waduk, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja.

4. Hidayat Nur Wahid & Didik Rachbini

Cagub dan Cawagub nomor urut 4 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta Pusat. Berikut detail kegiatannya:

Hidayat Nur Wahid:


Pukul 07.00 WIB: Dialog dengan pedagang pasar Petojo Ilir/Pasar Gang Hober
Pukul 07.30 WIB: Sarapan bersama warga di daerah Johar Baruh
Pukul 08.30 WIB: Penyambutan, Dul Gani (Ustadz Hidayat dan Rombongan lewat Jl. Suprapto, berputar di Cempaka Putih masuk ke arah Pasar Gembrong), Pemberian Selendang Betawi, Disambut Tokoh Masyarakat dan Kader, Naik Becak menuju Pasar Gembrong.
Pukul 08.45 WIB: Silaturahmi dengan pedagang, Pasar Gembrong Lama, dan dialog dengan pedagang dan warga
Pukul: 09.00 WIB: Silaturahim dengan petugas kebersihan, Pasar Gembrong Lama, dialog dengan petugas kebersihan.
Pukul 09.30 WIB: Silaturahim dengan pedagang di Pasar Johar, serta dialog dengan pedagang dan warga.
Pukul 10.00 WIB: Menghadiri acara bakti sosial di Tanah Tinggi, Senen Jakpus
Pukul 11.00 WIB: Sunatan massal di Kantor DPC PKS Kec. Senen, Jakpus

Didik J. Rachbini:

Pukul 06.15 WIB: Silaturahmi dengan Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Al Furqon, Kemayoran. 
Pukul 07.00 WIB: Menyambangi Komunitas Madura di Kemayoran.
Pukul 07.30 WIB: Menyapa pedagang dan pembeli di Pasar Serdang Kemayoran.
Pukul 09.00 WIB: Bersilaturahmi dengan Ibu-Ibu Majelis Ta'lim di AULA Masjid Al Nizham dekat Kantor Camat Cempaka Putih.
Pukul 11.00 WIB: Shalat zuhur berjamaah di mushola Al Falah RW 05 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakpus.
Pukul 12.30 WIB: Menyapa dan makan siang bersama warga dan Direct Selling, di Sawah Besar, Jakpus.
Pukul 13.30 WIB: Menyapa warga RT 05, 03, 02, 08 dan 09 dan berbagi souvenir untuk warga di Sawah Besar, Jakpus.

5. Faisal Basri & Biem Benjamin

Cagub dan cawagub nomor urut 5 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta Barat. Berikut detail kegiatannya:

Pukul 10.00 WIB: Faisal Basri kunjungan dan dialog dengan warga Palmerah di RT. 01/04 Kel. Slipi Kec. Palmerah, Jakarta Barat.
Pukul 10.00 WIB: Biem Benjamin kunjungan dan dialog dengan warga di Gaga Rawa Kompeni RT. 04/04 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat.
Pukul 14.00 WIB: Faisal Basri kunjungan dan dialog dengan warga Grogol Petamburan RT. 07/01 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan.
Pukul 14.00 WIB: Biem Benjamin kunjungan dan dialog dengan warga di Jl. Kapuk Tanggul Timur RT.011/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng

6. Alex Noerdin & Nono Sampono

Cagub dan Cawagub nomor urut 6 ini akan berkampanye di wilayah Jakarta Selatan. Berikut detail kegiatannya:

Pukul 08.00 WIB: Cawagub Nono Sampono akan menghadiri pengobatan massal PPAL di Jln. M. Kahfi I no 2, Jagakarsa, Jaksel.
Pukul 11.00 WIB: Alex dan Nono berkampanye bersama massa Golkar di GOR Jl Musyawarah RT 7/RW 1 Ragunan, Jaksel.
Pukul 13.00 WIB: Alex dan Nono bersama Komunitas KAN di Jl H. Buang No 10 RT 05/RW 07, Ulujami, Jaksel.
Pukul 19.00 WIB: Alex dan Nono kampanye dialogis di Universitas Bina Nusantara, Jln. Hang Lekir I Kebayoran Baru, Jaksel.

(ray/ahy)


sumber: detik dot com

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

24 Jun 2012

Jelang Pilgub DKI, Masyarakat Tolak Politik Uang


Menjelang kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta, masyarakat menolak politik uang. Mereka mendeklarasikan penolakan itu di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (24/6/2012).
Berbagai elemen masyarakat dari LSM maupun Panwaslu menyatakan menolak pemberian uang dalam musim kampanye.

Sumber: Detik Foto
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

20 Jun 2012

Diskusi Publik Hak Politik Penyandang Disabilitas



DISKUSI PUBLIK 
HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS 

Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dan berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu. Sebagai bagian dari promosi persamaan hak politik kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam diskusi publik HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILTAS pada : 

Hari/Tanggal : Senin 09 Juli 2012 
Waktu : 15.00-17.00 WIB 
Tempat : @america Mal Pacific Place Lt.3 #325 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 
Kebayoran Baru 
Central Jakarta, 12190 

Pembicara : 
Hj. Nuriyah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (Ketua Yayasan Puan Amal Hayati) 
Hadar N. Gumay (Anggota KPU RI) 
Hepy Sebayang (AGENDA) 

Demikian surat undangan diskusi publik ini kami sampaikan. Atas kehadirannya kami ucaptkan terimakasih. 

[AGENDA] 

IFES- JPPR-PPCI-PPUA PENCA didukung oleh USAID 

Konfirmasi kehadiran kepada Saudara Sunanto di nomor +62 21 3190 6562 dan 0813-29668771.

Jaringan Anggota JPPR

  1. AHIMSA
  2. DIKTI MUHAMMADIYAH
  3. ELSHAM PAPUA
  4. FAHMINA
  5. FATAYAT NU
  6. GP ANSHOR
  7. ICCE UIN
  8. IMM
  9. IPM
  10. ISIS
  11. IPNU
  12. IPPNU
  13. JIL
  14. KOPRI. PMII
  15. LABDA YOGYAKARTA
  16. LAKPESDAM NU
  17. LAPAR MAKASAR
  18. LK3 BANJARMASIN
  19. LKIS YOGYAKARTA
  20. LKK NU
  21. LKPMP MAKASAR
  22. LP3UMY
  23. LP MA'ARIF NU
  24. MPM
  25. LPP 'AISYIYAH
  26. MADIA
  27. MA'ARIF INSTITUTE 
  28. MUSLIMAT NU
  29. NASYIATUL 'AISYIYAH
  30. PB PMII
  31. P3M
  32. PEMUDA MUHAMMADIYAH
  33. PERCIK SALATIGA
  34. PPSDM UIN
  35. PSAP
  36. PSW UIN
  37. KBR 68 H
  38. RAHIMA


JPPR: Integritas Cagub DKI adalah Tak Melakukan Politik Uang

JAKARTA – Ditandatanganinya komitmen integritas dan deklarasi LKHPN di KPK, masyarakat berharap agar komitmen ini tidak sekadar komitmen, tetapi sejak awal harus dipatuhi oleh pasangan calon.

“Para calon diharapkan untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berbuat curang bahkan sejak mereka mendaftar sebagai pasangan calon,” ujar Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz dalam siaran persnya, Kamis (14/6/2ዌ).

Masykurudin menjelaskan, refleksi KPK yang mengungkapkan bahwa korupsi kepaladaerah titik awalnya adalah di pencalonan, maka integritas untuk tidak berbuatkejahatan juga harus awal.

Komitmen pertama bahwa pasangan calon anti korupsi, menurut JPPR adalah, tidak melakukan politik uang dalam kampanyenya.

“Karena politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pilihan pemilih,” kata Masykurudin.

Masykurudin menjelaskan, kunci ada tidaknya politik uang juga datang dari pasangan calon dan tim suksesnya, karena sekuat apapun keinginan pemilih apabila pasangan calon dan tim sukses tidak melakukannya maka praktik buruk ini bisa dicegah.

“Di satu sisi, mayoritas masyarakat pemilih Jakarta sudah cerdas dan justru tidak akan memilih kepada calon dan tim sukses yang melakukan politik uang,” ujar Masykurudin.


Sumber: Tribunnews dot com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Jakarta Election Committee Guarantees An Accessible Election

KPU Jakarta (Jakarta Election Committee) guarantees an accessible election for persons with disabilities in the upcoming Jakarta gubernatorial election. Sumarno, a member of KPU Jakarta, conveyed this message on Tuesday, 22 May 2012 last week, when AGENDA visited KPU Jakarta office to discuss about accessible election for persons with disabilities. 

Sumarno reiterates the importance of accessibility for persons with disabilities for the next election. He says that KPU Jakarta had managed to hold a relatively accessible election in the last Jakarta gubernatorial election in 2007, and he does not intend to lower that standard for the next one. KPU Jakarta has allocated special budget for this purpose, which will be used for, among others, producing helping aid for voters with visual impairment, and also to produce voter educational materials specifically aimed for persons with hearing and visual impairment.

KPU Jakarta also plan to hold socialization events for persons with disabilities. Mastiur, the Head of Technical, Legal and Public Relations Department announces that her division has allocated budget to hold 3 socialization activities for this purpose. She asks AGENDA to help her getting participants for these events. She says AGENDA can send up to 100 participants for each socialization event.

AGENDA welcomes the invitation. Yusidana, Programme Manager from PPCI, says that she hopes that Jakarta election this July will set a good standard for other Southeast Asian Countries to follow.

Oleh: Dipo DjungdjunganSiahaan, IFES

Sumber: IKAT-US
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Election for Disability Acces-AGENDA in Cambodia

JPPR-AGENDA is sending its Jakarta’s based partners to join the local Cambodian partners to support the monitoring of the upcoming Cambodia’s commune election on 3 June 2012. The Jakarta team consists of JPPR,PPCI, PPUA Penca and IFES Indonesia. In Cambodia they will be joining the local monitoring team formed by two AGENDA’s local partners, CDPO (Cambodian Disabled People Organisation) and NICFEC (The Neutral and Impartial Committee on Free and Fair Elections).

The monitoring will be done in 5 provinces, they are: Kandal, K.Speu, Takeo, K.Cham, &Kompot. The aim is to see the level of accessibility of the election for persons with disabilities.

AGENDA will deploy 80 local spotcheckers (observers) to monitor this election. Forty of which will be recruited from persons with disabilities and the 40 other will be recruited from NICFEC’s network.

The spotcheckers will be using the monitoring checklist that AGENDA has developed through previous monitoring activities in Indonesia. The checklist will be tailored to fit specifically with the Cambodian’s context. It is hoped that inputs from tailoring activities and the actual monitoring activity will improve the checklist further so it can be used in other Southeast Asian countries.


Source:  IKAT-US
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Komitmen Integritas Harus Ada di Timses Cagub

Politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pemilih.

JPPR, Jakarta-Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan penandatanganan komitmen integritas dan deklarasi LKHPN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sebatas komitmen.

Kunci ada tidaknya politik uang juga, menurut JPPR, juga harus datang dari tim suksesnya, karena sekuat apapun keinginan pemilih apabila pasangan calon dan tim sukses tidak melakukannya maka praktik buruk ini bisa dicegah. 

"Tetapi sejak awal harus dipatuhi oleh pasangan calon untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berbuat curang bahkan sejak mereka menjadi terdaftar pasangan calon," kata Masykurudin Hafidz, Manajer Pemantauan JPPR, melalui rilis yang diterima Beritasatu.com hari ini, (14/6).

Refleksi KPK sendiri menyatakan, dimana korupsi kepala daerah titik awalnya adalah di pencalonan, maka integritas untuk tidak berbuat kejahatan juga harus pada awal pencalonan.

Komitmen pertama bahwa pasangan calon anti korupsi, kata Masykurudin, adalah dengan tidak melakukan politik uang dalam kampanyenya. 

"Politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pemilih," pungkas Masykurudin.

Sumber: Berita satu dot com

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Koalisi Amankan Pemilu 2014 Desak KPU Lebih Terbuka


JPPR, JAKARTA- Koalisi Amankan Pemilu 2014 mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbuka dalam menyampaikan hambatan-hambatan yang ada, sehingga KPU hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan tentang tahapan, program dan jadwal pemillu.

"Kami mendesak agar KPU lebih terbuka kepada publik untuk menyusun setiap agenda pemilu. Kemudian, mendesak KPU untuk terbuka dalam penyusunan peraturan-peraturan KPU dan mendesak agar DPR dan pemerintah tidak melakukan intervensi dan menghambat kerja KPU dalam proses konsultasi penyusunan peraturan" ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, di Kantor Sekretariat Nasional JPPR, Manggarai, Jakarta, Rabu, (13/6/2012).

Dia mengatakan, melalui penetapan hari pemungutan suara pemilu pada Jumat (8/6/2012) oleh KPU, menunjukkan KPU belum mempersiapkan tahapan pemilu. "Satu bulan setelah pelantikan anggota KPU yang baru, kami menanyakan sudah sampai mana KPU bekerja. KPU hanya menjawab, masih kontrol kantor, masih sebatas jawaban kalau anggota KPU masih susah beradaptasi dengan kantor. Tidak ada jawaban yang tegas," ujarnya.

"Seharusnya KPU bersikap terbuka dan dapat berkonsultasi dengan stakeholder Pemilu, dalam hal ini masyarakat yang notabene merupakan pemilih, dengan lembaga pemantau pemilu yang memang fokus mendalami kekurangan pemilu-pemilu sebelumnya, bukan hanya berkonsultasi dengan DPR," ujarnya.

Apabila ada kendala di luar kapasitas KPU, masyarakat bisa tahu. Pada kesempatan yang sama, peneliti Indonesian Parliamentary Center, Erik Kurniawan, menyampaikan kekhawatirannya carut marut Pemilu 2009 kembali terulang.

"Kekurangan pemilu sebelumnya, tahapan baru dimulai satu tahun sebelumnya. Khawatirnya hal ini kembali terulang," katanya.

Koalisi Amankan Pemilu 2014 itu terdiri dari Perludem, IPC, KIPP Jakarta, SPD, Komwas PBB, FORMAPPI, JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, CETRO, GPSP, Ansipol, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, KRHN, Seknas FITRA, Transparansi Internasional Indonesia.


Sumber: Kompas dot com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Proses Seleksi Pemilih Pemilukada DKI Abnormal

JPPR, Jakarta: Manager Advokasi dan Pendidikan Pemilih dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan proses seleksi daftar pemilih Pemilukada DKI 2014 dianggap abnormal. Karena proses pemutakhiran data dilakukan detik-detik menjelang Pemilukada yang akan berlangsung 2 Juli mendatang.

"Proses seleksinya abnormal, artinya dalam proses pemutakhiran datanya, walaupun itu kewajiban KPU untuk memvalidasi. Tapi masukan dari peserta pemilu itu wajib untuk melakukan verifikasi, yang terjadi saat ini pada saat mau finish. Itu yang saya katakan abnormal," ujar Sunanto dalam diskusi di Jakarta, Ahad (10/6).

Sunanto juga menyangkan peran partai politik yang dinilai pasif dalam proses seleksi ini. Terlebih setelah ditemukan carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang berperan justru hanya dari para pasangan calon cagub dan cawagub.

"Jadi sebenarnya yang punya kepentingan peserta pemilu itu siapa sih?. Dan itu yang lebih aktif itu pasangan calon, bukan partainya. Dan ini yang auto kritik buat partai. Ini kepentingan DPT agar lebih baik ke depannya jika ada perbaikan," tandasnya.(AIS)


sumber: liputan enam dot com

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Kecewa Pemerintah, Apatisme Pemilih 2014 Tinggi


JPPR, Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan tingginya tingkat apatisme pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Apatisme pemilih didasari atas kekecewaannya terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Salah satunya menyangkut proses penegakan hukum.

"Sekarang ini menjadi puncak rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, baik ditingkat lokal ataupun nasional," ungkap Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (3/6/2012).

Masyarakat atau calon pemilih, kata dia, sebenarnya berpikir sederhana dalam kesehariannya. Yakni, bagaimana dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang berkenaan dengan nafkah, tidak terpengaruh dengan jalannya pemerintahan. Sebab, kebutuhan perut anggota keluarga tidak bisa ditunda barang sehari.

"Apatisme masyarakat bukan karena mereka malas memilih, tetapi karena sudah seringkali memilih tetapi ternyata dibohongi," tandas Hafidz.

"Hampir-hampir tidak ada perubahan dalam sistem Pemilu 2014 dengan 2009, dimana uang akan menjadi faktor penting untuk menang," tambahnya.

Ia menyinggung bagaimana perilaku pejabat di negara ini dengan kemewahan dari besarnya gaji dan subsidi yang diterimanya, ditambah carut-marutnya proses penegakan hukum korupsi. Sementara masyarakat mengharapkan sebaliknya, bagaimana mereka merasakan beban hidup yang ditanggungnya dan proses penegakan hukum yang adil. [yeh]


sumber: inilah dot com
repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Pemenang Pemilu 2014 Masih Faktor Uang


JPPR, Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat tidak ada yang berubah secara signifikan pada sistem pemilihan umum (pemilu) 2009 dengan pemilu 2014. Pemenang pemilu 2014 adalah partai politik, calon presiden, dan calon anggota legislatif yang mempunyai uang banyak.


"Hampir-hampir tidak ada perubahan dalam sistem pemilu 2014 dengan 2009, uang akan (tetap) menjadi faktor penting untuk menang. Kita hanya berharap kepada peraturan KPU dan BAWASLU untuk mengatur soal-soal kampanye ini," tegas Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz, kepada INILAH.COM, Minggu (3/6/2012).



Menurut dia, peta politik pada Pemilu 2014 akan menarik karena tidak ada kekuatan yang dominan. Dalam pemilihan presiden (pilpres), misalnya, JPPR menilai kompetisinya akan berimbang karena tidak adanya kekuatan dominan tersebut. Sehingga pertarungan antar capres akan berlangsung sengit, karena masing-masing tim suksesnya akan mengeluarkan seluruh kekuatannya.



Hafidz mengatakan, capres yang mulai bermunculan belakangan ini masih itu-itu saja dan tidak memunculkan aktor baru. Bahkan, dia melihat kecenderungan capres mendatang dari keluarga dan para petinggi partai politik tertentu sehingga terkesan ekslusif. Hal ini justru membuat tingkat apatisme masyarakat semakin tinggi.



"Padahal semakin eksklusif pencalonan, semakin membuat apatisme tinggi. Semakin terbuka pencalonan, setidaknya membuka harapan baru bagi masyarakat," tutur dia.



Karena dalam sistem pencalonan terbuka, menurut Hafidz, maka parpol harus membuka diri terhadap seluruh masukan, baik dari pengurus partai politik itu sendiri maupun dari masyarakat.



"Tidak hanya figur, tetapi visi, misi dan program yang ingin dijalankan. Dengan begitu pengurus bawah dan masyarakat merasa dilibatkan dalam pencalonan, dengan begitu apatisme turun dan partisipasi meningkat, karena ada rasa kepemilikan juga," kata Hafidz. [yeh]


sumber: inilah dot com


Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

+62 811 100 195 - info@jppr.or.id
lifetime voter education support - Sunday: 8:30 am - 6:00 pm